Filsafat Ekonomi Islam

Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan, alam semesta dan orang-orangnya, yaitu makhluk-makhluk manusia lainnya serta tujuan hidupnya di muka bumi. Hubungan manusia dengan Tuhannya dirumuskan dengan tauhid. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun panggilan hidup untuk menciptakan pola kehidupan sesua’i dengan iradatNya.


lradat Allah ini merupakan sumber tata nilai dan merupakan tujuan akhir daya-upaya manusia. Kehidupan manusia di muka bumi merupakan suatu ujian, dan maksudnya ialah untuk membuktikan kebarhasilan tiap manusia dalam ujian tersebut, dalam melaksanakan kehendak Allah itu. Alam semesta dengan segala sumber daya dan tenaga yang dikandungnya disediakan Allah bagi manusia untuk dimanfaatkan, tapi semua itu' milik Allah semata-mata. Karena kehidupan manusia di muka burni merupakan ujian dan semua perbekalan yang tersedia bagi manusia adalah amanat, maka ia harus mempertanggung jawabkan  dihadapan Allah dan keberhasilan hidup ukhrowinya tergantung pada amaliahnya dalam kehidupan di muka bumi. Ini merupakan tambahan dimensi baru bagi penilaian segala persoalan dan amaliahnya dalam kehidupan dunia ini.


Karena  setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama berhubungan dengan Tuhan dan alam semesta, lalu hubungan tertentu antar manusia dengan manusia pun ditetapkan. Hubungan, tersebut berupa hubungan persaudaraan (mu’min akhul mu’min) dan persamaan (musaawah). ”Tauhid adalah ibarat mata uang dengan dua muka; yang pertama menggambarkan Allah sebagai Khaliq (pencipta) dan pada sisi lainnya semua manusia adalah sama atau setiap orang adalah saudara bagi yang lain” (7:35).

Sementara para penulis setuju mengenai dasar filsafat tersebut, maka berbagai takanan dalam uraian mereka di jumpai pada dua masalah terakhir, yakni hubungan antar manusia dengan manusia dalam memanfaatkan karunia Allah. Disepakati bahwa untuk menempuh ujian kehidupan hendaklah dilakukan dengan wajar dan tidak seorang pun harus .
hidup tanpa bekal yang cuknp dari sumber-sumber kehidup tanpa bekal yang cukup dari sumber-sumber kehidupan yang dibutuhkan, agar dapat bertahan dan mencapai kehidupan yang baik.

Kesempatan yang sama dan santunan sosial bagi orang yang cacat merupakan syarat minimal dalam hal ini. Mereka berbeda tentunya mengenai cara pembagian sumber-sumber ini tersebut oleh individu-individu secara merata dan adil, serta mengenai tingkatan kontrol sosial yang diperlukan.


" Juga disepakati bahwa Islam menolak hidup bertapa (asceticisme). Suatu kehidupan yang baik antara lain adalah kehidupan yang mencukupi secara material. Mendasarkan alasannya pada 2 ayat Al Qur’an yang jelas (qa’ch’i). Penulis lain mengatakan bahwa hidup berkecukupan (kifayah) dan damai (amn) merupakan dua hal pokok yang tidak dapat dipisahkan, yang diridhai oleh Allah (77,1: 6-,9) merupakan pandangan yang mendapat dukungan luas dalarn kepustakaan masalah ini (73: 24).


USAHA EKONOMI
Filsafat di atas membuka perspektif yang baik bagi kegiatan ekonorni. Tiada larangan apa pun untuk menjalankan usaha ekonomi. Manusia dianjurkan untuk memanfaatkan kesempatan luas untuk berproduksi, sesuai dengan nikmat Allah yang tidak terbatas.
Sebagaimana firmanNya :
”Dan jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya”. Tiap penulis masalah ini mengutip ayat-ayat Qur’an dan Hadits Rasulullah Saw, untuk menunjukkan bahwa pertanian, perdagangan, perniagaan, industri dan berbagai bentuk kegiatan produktif yang sudah dikenal pada awal sejarah Islam, telah disebutkan secara tegas dalam hubungan ini. Yang panting sekali adalah motivasi atau niat serta tujuan dari kegiatan ekonomi. Bila diawali dengan niat atau motivasi yang tepat, semua kegiatan ekonomi merupakan amal ibadah.


Banyak penulis membahas tujuan usaha ekonomi yang baik secara terperinci. Tujuan ini bisa bersifat pribadi atau sosial (masyarakat). Tujuan pribadi yang diperbolehkan (sah) termasuk antara lain pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga. Menabung untuk jaminan hari tua dan hasrat untuk bisa meninggalkan warisan bagi keturunan diakui pula sebagai tujuan usaha produktif yang dibenarkan. Kebutuhan minimal untuk mempertahankan kehidupan pada dasarnya adalah kewajiban. Sementara tidak ada batas maximum ditetapkan dalam batas jumlah. Kesedernanaan dalam usaha pemenuhan kebutuhan ini lebih diutamakan. Sedangkan keserakahan, bakhil (kikir) dan keinginan yang berlebihan untuk mencapai kesenangan dan kemewahan adalah tercela.
Kesederhanaan pada umumnya diartikan dalam kaitannya dengan konsep negatif mengenai keborosan (israf) dan pengeluaran barang dan jasa yang dilarang oleh Islam (tabdzir). Pemuasan hati dengan kehidupan mewah dan hasrat untuk berbangga-bangga dicela.


Islam tidak dapat membenarkan pamer kemewahan dari golongan elite yang bergelimang kemewahan (62 : 141-144).
Penulisan masa akhir mengenai kegiatan ekonomi memberi arti yang sangat penting untuk tujuan sosial, yang diungkapkan dengan kalimat ”Berjuang di jalan Allah”.
Pemberantasan kelaparan daan kemelaratan, penyakit dan buta huruf serta pengerahan dana untuk memperkuat negara Islam dan penyebaran agama Allah (da’wah) dinyatakan sebagai tujuan terpuji dari kegiatan ekonomi perorangan. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan produktif untuk tujuan-tujuan tersebut di atas, dianggap sebagai memenuhi kehendak Allah dan dijanjikan balasan yang setimpal di dunia dan di akhirat.


Pada pengarang Ekonomic Committee Report dari Jama’at-i- Islami Pakistan beranggapan bahwa tujuan kegiatan ekonomi ialah ”untuk menjadikan masyarakat Islam secara ekonomis kuat, sehingga ia dapat dikembangkan dan mampu bersaing dengan baik dan berhasil dengan sistem ekonomi lainnya di seluruh dunia”. Disebutkan bahwa hubungan yang sifatnya tidak terbatas dari tujuan sosial dalam kegiatan ekonomi, bertentangan dengan sifat keterbatasan dari tujuan-tujuan perorangan. Kegiatan ekonomi yang démikian, diberikan ruang gerak yang tidak terbatas dan sangat digalakkan.


PEMILIKAN
Sifat dan fungsi pemilikan merupakan salah satu topik yang paling banyak didiskusikan dalam kepustakaan Ekonomi Islam. Banyak karya yang khusus mengenai masalah ini dapat ditemui dalam berbagai bahasa. Tiap penulis terkemuka menyinggung masalah ini dan semua pendekatan yang berbeda-beda mengenai suatu reorganisasi Islam tentang ekonomi modern tampak dalam pendirian mereka mengenai hak milik dalam Islam. Di bawah ini kami akan coba terlebih dahulu menguraikan apa yang telah sama-sama disepakati dan sesudah itu memisah-misahkan tulisan-tulisan khusus.
Pemilikan hakiki hanya ada pada Allah, sedangkan manusia memegang hak milik sebagai titipan (amanat) yang harus dipertanggungjawabkan kepada -Allah, sesuai dengan peraturan dan hukum yang terdapat dengan jelas dalam syari‘at dan juga seperti telah diuraikan dalam filsafat ekonomi di atas. Usaha mendapatkan kekayaan, pemanfa’atannya dan penyalurannya tunduk pada ketentuan yang telah diberikan dan hendaklah mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Allah.


Pemilikan harta secara absolut bertentangan dengan ajaran Islam, karena pemilikan itu hanya ada pada Allah semata. Terdapat kewajiban terentu terhadap orang lain mengenai hak milik perorangan. Di samping milik pribadi, maka pemilikan bersama merupakan konsepsi inti dalam Islam . Fungsi dari dua macam pemilikan itu tidak secara kaku ditetapkan, tapi dibiarkan untuk ditentukan sesuai dengan ketentuan syari’at berdasarkan kebutuhan dan keadaan.


Perbedaan-perbedaan berkisar pada tiga masalah pokok:
a. Fungsi pokok pemilikan pribadi
b. Cakupan relatif antara milik bersama dan milik pribadi
c. Tingkat kontrol sosial atas hak-hak milik pribadi dan keadaan-keadaan yang memungkinkan dihilangkannya atau dibatasinya hak milik pribadi tersebut.


Beberapa penulis berkeyakinan bahwa pemilik hakiki (Allah) telah melimpahkan hak-hak pemilikan terutama kepada seluruh masyarakat manusia dan penguasaan hak-hak tersebut oleh perorangan menurut sistem ekonomi Islam adalah salah.


Mereka mempertahankan fungsi sosial hak pemilik atas tanah dan sumber alam lain serta membatasi milik pribadi atas barang-barang konsumsi, rumah tinggal dan yang semacamnya. Perwez dan Nasir A Sheikh dari Pakistan dan beberapa penganut sosialis Arab, berpendirian seperti ini.
Bilamana faham sosialistis seperti di atas tidak mendapat dukungan berarti dalam keputustakaan, dan ditolak secara umum sebagai suatu usaha yang tidak berhasil untuk menampilkan Islam menurut faham sosialis, ada beberapa tokoh terkemuka menolak pengutamaan hak milik perorangan.


Dalam hubungan ini, Syahid Abd AlQadir 'Audah mengemukakan secara panjang lebar : ”Masyarakat (jama‘ah) lewat wakilnya seperti penguasa dan hakim, punya wewenang untuk mengatur cara penggunaan kekayaan. Semua kekayaan adalah milik Allah, tetapi Allah menyediakannya untuk kebaikan masyarakat. Ketentuan dalam Islam adalah semua hak kepunyaan Allah untuk kebaikan masyarakat dan hak ini dipegang oleh pemerintah dan tidak oleh perorangan.


”Masyarakat lewat penguasa yang mewakilinya, dapat mencabut keuntungan kekayaan perorangan, bila kehendak umum menuntut, sesuai dengan ketentuan bahwa penggantian yang layak harus dibayarkan kepada pemilik keuntungan yang bersangkutan. Walaupun Islam mengizinkan pemilikan tanpa batas, tapi Islam memberi kuasa kepada masyarakat (jama’ah) sebagai satu kesatuan untuk menjamin tegaknya hak Allah dan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan, untuk membatasi milik perorangan dari jenis tertentu, jika yang demikian itu dibutuhkan untuk kepentingan umum. lni dapat dilakukannya lewat wakil-wakil dari masyarakat tersebut. Dan ini dapat diterapkan pada pembatasan pemilikan lahan pertanian atau milik yang terdapat di kota.



Pendekatan ini memberikan prioritas kepada kepentingan umum dan menetapkan wakil-wakil dari masyarakat sebagai penengah dalam masalah kepentingan umum.
Abdul Hamid Abu Sulaiman mengakui hak perorangan untuk memiliki hasil usahanya, tapi sepanjang menyangkut sumber-sumber alam, daya tenaga alam dan kepentingan umum dari masyarakat, maka setiap pribadi, warga dari suatu masyarakat memiliki hak yang sama. Karena tiap pribadi tidak sama kemampuannya untuk mengelola atau mengambil manfaat dari sumber-sumber tersebut, maka yang memiliki kemampuan lebih, diperkenankan untuk mempergunakan Iebih dari hak yang telah ditetapkan secara sama tersebut.


Walaupun demikian mereka tidak bisa menuntut seluruh barang yang dihasilkannya dari pemakaian sumber-sumber tadi, sedangkan haknya atas sumber-sumber tersebut tetap terbatas seperti semula ditetapkan baginya, sedangkan yang selebihnya tetap dimiliki oleh masyarakat, sebagai wakil dan mereka yang menggarap kurang dari bagian yang telah ditetapkan baginya. Pemilikan pribadi atas tanah, modal atau lain-lain sumber daya alam tidak diperkenankan uhtuk dijadikan alat untuk mengeksploitasi sesamanya atau menguasai mereka.


Alasan untuk memperkenankan adanya ketidaksamaan dalam pemilikan pribadi dari sarana produksi, dinyatakannya dalam kalimat berikut :
"Persamaan yang ketat dalam pemilikan sumber alam akan berakibat seringnya dilakukan pembagian kembali pemilikan tersebut di antara warga suatu masyarakat. Ini akan berakibat buruk terhadap kegiatan ekonomi dan hubungan sosial di antara mereka. Alternatif yang bisa diterima; pertama adalah menghindarkan seringnya dilakukan redistribusi. dan memperkenankan adanya pemilikan pribadi atas sumber-sumber alam, dengan demikian dapat diciptakan stabilitas. Kedua , redistribusi hasil yang didapat dari sumber tadi secara merata kepada semua warga dari masyarakat tersebut. Sistem ini menghasilkan persamaan dan keadilan”.



Pembagian sama rata terhadap ”pendapatan sumber-sumber alam” yang mendasari pandangan Abu Sulaiman tentang riba dan pendapatnya tentang sewa tanah, bagi hasil pertanian dan bagi keuntungan. Semua ini merupakan subyek yang akan kita bahas pada bahagian-bahagian berikutnya. Walaupun ia mensitir ayat-ayat tertentu, untuk memperkuat pendapat-pendapat tertentu yang sesuai dengan pandangannya, pada dasarnya semua itu berakar dari konsepsinya mengenai tauhid.


Banyak penulis yang mengadakan pendekatan mengenai masalah pemilikan lewat berbagai sumber dan sumber-sumber pangambilan utamanya ialah kitab-kitab hukum fiqh yang sangat luas.
Sebagai jalan tengah antara ijtihad berdasarkan ilmu usul fiqh dan suatu sistem yang ditarik dari satu prinsip dasar, dapat disebutkan usaha Siddiqi yang mengambil dalil-dalil utama yang menyangkut hak pemilikan dari pandangan universal Islam, pandangan sosial dan filsafat Islam mengenai hukum, menyimpulkan bahwa : 'Perorangan (individu), negara dan masyarakat masing-masing punya claim (tuntutan atas hak milik berdasarkan prinsip; bahwa negara Islam mempunyai yurisdiksi atas hak-hak perorangan, sebagai wakil rakyat. Yurisdiksi ini walaupun bersifat fungsional, tapi pelaksanaannya tergantung pada tata nilai dan tujuan-tujuan yang dikandung oleh Islam”.


Prinsip-prinsip ini diikuti dengan pembahasan terperinci mengenai kemungkinan-kemungkinan yang bisa membenarkan pencabutan atau pembatasan hak milik perorangan dengan tindakan-tindakan seperti nasionalisasi, pembatasan luas/jumlah, pengawasan harga, keuntungan dari sewa-menyewa serta pembelian paksa peminjaman dan sebagainya.


Di samping milik pribadi, maka pemilikan bersama merupakan konsepsi inti dalam Islam . Fungsi dari dua macam pemilikan itu tidak secara kaku ditetapkan, tapi dibiarkan untuk ditentukan sesuai dengan ketentuan syari’at berdasarkan kebutuhan dan keadaan.
Perbedaan-perbedaan berkisar pada tiga masalah pokok:
a. Fungsi pokok pemilikan pribadi
b. Cakupan relatif antara milik bersama dan milik pribadi
c. Tingkat kontrol sosial atas hak-hak milik pribadi dan keadaan-keadaan yang memungkinkan dihilangkannya atau dibatasinya hak milik pribadi tersebut.
Beberapa penulis berkeyakinan bahwa pemilik hakiki (Allah) telah melimpahkan hak-hak pemilikan terutama kepada seluruh masyarakat manusia dan penguasaan hak-hak tersebut oleh perorangan menurut sistem ekonomi Islam adalah salah.



HUBUNGAN PRODUKSI: KERJA SAMA
Dengan sikap positip terhadap usaha ekonomi dan hak pemilikan yang berorientasi sosial dan pengutamaan kepentingan umum, dengan semangat persaudaraan, maka pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok dianjurkan untuk bekerja sama menciptakan pola kehidupan di dunia sesuai dengan kehendak Allah. Hubungan ekonomi, terutama dalam bidang produksi dan pertukaran kemakmuran, hendaknya lebih bersifat kooperasi (kerja sama).


Persaingan dan kompetisi saling menghancurkan sama sekali tidak sesuai dalam hubungan ini. Kerja sama dianggap sebagai nilal dasar dalam filsafat ekonomi Islam. Di samping memang dikehendaki oleh persaudaraan umat manusia dan persamaan, kesatuan tujuan serta kesamaan kepentingan akhir, juga karena secara tegas diperintahkan oleh Qur’an dan Sunnah, itu memang merupakan sikap yang paling cocok bagi kepentingan praktis kemanusiaan masa kini dan dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran persaingan kapitalistis. Ali Abd. Al Rosul mengemukakan dalam hubungan ini, dengan mengadakan ”persaingan konstruktif” adalah tujuan mencapai yang baik untuk masyarakat, dan produksi bermutu tinggi sambil menghindarkan segala kegitan yang berakibat buruk bagi produsen lainnya dan bagi konsumen.
Sepanjang mengenai pelembagaan sikap berkooperasi serta seberapa jauh lembaga baru akan berbeda dengan perusahaan yang kini menguasai bidang produksi, pertukaran dan distribusi, masih diperlukan satu studi pendalaman.


Studi yang dibuat oleh Siddiqi mengenai tingkah laku pengusaha, baru bersifat studi awal. Walaupun perhatian yang besar telah diberikan oleh Kahf mengenai masalah ini (612:Chapter IV) belum ada kemajuan dicapai dalam bidang ini.


Pandangan Islam mengenai kerja sama tidak menghilangkan persaingan bebas dan jujur di pasaran, asal semua badan-badan perekonomian mengikuti moralitas Islam. Kompetisi dinyatakan bertentangan dengan monopoli yang penghapusannya dianggap sebagai prasyarat bagi terjaminnya keadilan dan pertumbuhan. Hal ini membuat lebih dibutuhkan lagi untuk menggambarkan bagaimana semangat berkooperasi itu menjadi tindakan nyata yang melibatkan jutaan kesatuan perorangan, pengetahuan yang masih rendah dan mahalnya biaya sarana komunikasi.


PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN
Filsafat ekonomi Islam tidak hanya berhenti dengan mengajar manusia untuk mengadakan kerja sama, sesudah menggalakkan mereka dalam usaha-usaha produktif. Ia menciptakan suatu rangsangan kuat untuk berkembang. Seorang muslim sejati melihat usaha-usaha pengembangan sebagai suatu jihad fi sabilillah. Masyarakat muslim mengarahkan kebijaksanaan-kebijaksanaannya agar terjamin kecukupan dan ketentraman bagi semua warganya, serta tiap sikap santai, dalam rangka ini dianggap sebagai penolakan atas nikmat dan karunia Allah.


Pengembangan ekonomi merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi, yang memungkinkan kaum muslimin untuk melaksanakan risalah kemanusiaan, suatu yang dinyatakan Qur’an sebagai tugas suci mereka. Tugas ini berhubungan dengan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia. Hal itu tidak mungkin bisa dilaksanakan bila negara-negara Islam masih tetap secara politis dan ekonomis tunduk pada kekuatan yang mewakili budaya berlawanan dengan Islam. Pendekatan nasionalistis yang sempit terhadap pengembangan ekonomi, tidak serasi dengan semangat Islam yang mengajarkan pendekatan global, yang menumbuhkan kerja sama antara negara-negara kaya dan miskin, guna mencapai suatu masyarakat dunia yang makmur dimana tiada kelaparan dan ketakutan mencekam ummat manusia.


Tentang strategi pengembangan ekonomi Islam, sifat khasnya yang utama adalah bahwa keadilan sosial dan kemakmuran berjalan bergandengan. Ini terjadi karena adanya motivasi bahwa Islam melaksanakan segala sesuatu untuk perkembangan ekonomi. Alasan mendapatkan keuntungan pribadi bukanlah merupakan pendorong utama didalam Islam. Usaha-usaha pengembangan umumnya bersifat sosial, tiap individu secara sukarela bekerjasama di dalam usaha tersebut.


Dilihat dari segi pandangan Islam yang sangat luas, usaha-usaha pengembangan tersebut tidak untuk tujuan dirinya sendiri, tidak pula peningkatan GNP (pendapatan nasional kotor) merupakan satu-satunya ukuran bagi ”pertumbuhan” menurut pengertian Islam. Tujuannya adalah suatu hidup sejahtera dengan segala dimensinya, dan aspek ekonomi hanyalah salah satu dimensi.

Dengan penekanan pada pokok ini Tahawi lebih jauh menyatakan, betapa Islam mengutamakann amal (kerja), mengeksploitasi sumber-sumber alam secara maksimal dan peranan aktif negara dalam memberikan jaminan pertumbuhan secara adil.

No comments